 |
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti keras menentang proyek reklamasi pantai maupun pulau. Karena, reklamasi bisa mengakibatkan rusaknya ekosistem laut serta berkurangnya lokasi penampungan air.
Sesudah pernyataan dengan cara lisan tak memperoleh tanggapan, mantan bos Susi Air ini bakal ajukan aturan pelarangan sementara (moratorium) reklamasi pulau maupun pantai. Gagasannya ketentuan ini bakal segera diserahkan pada Presiden Joko Widodo.
" Diserahkan ke Pak Presiden dong. Kan bos saya Pak Presiden, " tegasnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9).
Dia mengungkap, tak ada niat apapun dalam rencana moratorium reklamasi ini terkecuali membuat perlindungan lokasi laut. Pasalnya, nelayan di pesisir laut Indonesia masih tetap tergantung dengan hasil sumber daya alam laut untuk hidup.
" Kami mengarah ke proteksi wilayah laut, tempat mereka (nelayan) mencari makan. Ini kan tak ada proteksi, untuk melindungi pulau lain tak bernasib sama ke depan, " terangnya.
Untuk mematangkan aturan ini, Menteri Susi bakal lakukan kajian bersama perguruan tinggi serta Dirjen Tata Ruang Laut supaya meyakinkan ketentuan ini efisien serta efektif. Dia menginginkan ketentuan ini bisa selekasnya disahkan kurun waktu dekat.
" Bila bisa makin cepat. Bila tidak, banyak pantai nanti hilang, " tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui belum pernah memberi izin untuk reklamasi pulau di Utara Jakarta. Namun nyatanya pembangunan Pulau G dari 17 pulau telah diawali.
Menteri Susi menyampaikan, dianya sudah lakukan perbincangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan itu disetujui bila reklamasi bisa dikerjakan bilamana ada lokasi sebagai tempat penampungan air.
Hingga luas tampungan yang di buat mesti sama besar dengan reklamasi pulau yang di bangun. Namun prasyarat itu belum juga dipenuhi oleh pihak pengembang maupun Pemprov DKI Jakarta.
" Iya (belum penuhi prasyarat). Harusnya bendungannya belum ada, janganlah dibikin (reklamasi pulau), " tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dia juga mengakui bingung dengan kewenangannya yang di ambil Pemda. " Kan telah ditranslate semasing. KKP mempunyai izin proses, namun apa pun nada kita tidak digubris. Lantaran telah bisa izin dari daerah, " katanya.
Bekas Bos Susi Air ini mengakui belum tahu dengan cara pasti tentang sistem pembangunan reklamasi 17 pulau di Utara Jakarta. Namun dia sudah memperoleh laporan bakal ada pulau yang hilang serta menyusut tanahnya.
" Banten kehilangan lima pulau. Tuturnya ada pulau nyaris terbenam (di Kepulauan Seribu) lantaran erosi. Atau lantaran pasirnya di ambil? Saya tidak paham juga, " katanya.
Menteri Susi mengakui tak dapat memberi penindakan apa pun pada pengembang serta Pemprov DKI Jakarta. " Maka dari itu, impoten, " tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar